Memindahkan Gerbong, Memindahkan Masalah, Benarkah Sekelas Mentri Diskriminasi Laki-laki?

Cendikiawan.com – Usulan Menteri Permendayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) RI untuk memindahkan posisi perempuan ke gerbong tengahKereta Rel Listrik. (KRL), pasca tragedi tabrakan Kereta Api (KA) Argo Bromo dan KRL di Bekasi, sekilas terdengar seperti langkah cepat yang responsif. Namun jika dicermati lebih dalam, solusi ini justru terasa seperti “memindahkan masalah”, bukan menyelesaikannya.

Kita paham bahwa niat utamanya adalah melindungi perempuan. Apalagi data korban yang dievakuasi didominasi perempuan. Tapi pertanyaannya apakah keselamatan bisa diselesaikan hanya dengan mengatur posisi duduk atau berdiri di dalam kereta?

Masalah utama dalam tragedi ini jelas bukan soal siapa berada di depan, tengah, atau belakang. Akar persoalannya adalah sistem keselamatan transportasi itu sendiri mulai dari manajemen perjalanan, standar operasional, hingga kesiapsiagaan dalam kondisi darurat. Jika sistemnya rapuh, maka di gerbong mana pun penumpang berada, risikonya tetap sama.

Usulan ini juga berpotensi menimbulkan narasi baru yang problematik: laki-laki sebagai “tameng”, perempuan sebagai “yang harus dilindungi”. Padahal keselamatan dalam transportasi publik seharusnya bersifat universal, bukan berbasis siapa yang harus dikorbankan lebih dulu.

Lebih jauh lagi, pendekatan seperti ini justru menggeser fokus dari masalah struktural ke solusi simbolik. Negara terlihat hadir, tapi hanya di permukaan. Cepat bereaksi, tapi belum tentu tepat sasaran. Ini yang sering terjadi: kebijakan lahir dari tekanan situasi, bukan dari perbaikan sistem yang matang.

Yang dibutuhkan sebenarnya bukan sekadar reposisi gerbong, melainkan reposisi cara berpikir. Bahwa keselamatan publik tidak bisa disederhanakan menjadi kebijakan instan. Ia butuh pembenahan menyeluruh dari teknologi, regulasi, hingga pengawasan yang konsisten.

Kalau tidak, kita hanya akan terus mengulang pola yang sama
tragedi terjadi, solusi instan muncul, lalu masalah inti tetap dibiarkan.

Dan pada akhirnya, publik kembali menjadi pihak yang menanggung risiko di gerbong mana pun mereka berdiri.(Dharma Jusuf Bhatoen)